Bekraf: Belum Ada PP tentang Hak Cipta

by
Direktur Kerjasama dan Promosi Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Palagutan Lubis (tengah) memasang pamflet UU Hak Cipta di Harco Mangga Dua. (BeritaSatu.com/Bayu Marhaenjati)

Direktur Kerjasama dan Promosi Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Palagutan Lubis (tengah) memasang pamflet UU Hak Cipta di Harco Mangga Dua. (BeritaSatu.com/Bayu Marhaenjati)

Acaciapat.com – Bekraf: Belum Ada PP tentang Hak Cipta. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) & Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano Gema menyayangkan hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional (terdiri dari bentuk verbal dan tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa dan upacara adat) yang dipegang negara belum ada Peraturan Pemerintahnya (PP). Padahal, menurut UU Hak Cipta, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.

“Dengan begitu, negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut,” tutur Ari pada bedah buku Batik Kudus The Heritage di Jakarta, Senin (26/10).

Oleh karena itu, ia berharap segera diterbitkan PP mengenai ekspresi budaya tradisional yang mengatur mengenai instansi pemerintah mana yang diberi tanggung jawab. Selain itu, segera ada bentuk konkrit dari upaya inventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut agar pelaku kreatif bisa terlindungi hak-haknya dan berkarya maksimal.

“Menurut saya ada tiga hal penting yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya terkait masalah HKI, yakni proteksi, kreasi, dan komersialisasi,” tutur Ari.

Dikatakan, komersialisasi sangat penting dimana HKI itu harus memberikan manfaat ekonomi. Bekraf pun sedang berupaya membuat sertifikat HKI senilai dengan sertifikat tanah. “Jadi, pemilik sertifikat HKI bisa menjadikan sertifikat tersebut jaminan di bank dimana uangnya bisa mereka pakai untuk berkarya lagi,” tandasnya.

Sumber: http://www.beritasatu.com