SEMINAR BAGI PENEGAK HUKUM TETANG HKI

by

Jakarta, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli SH. MH. FCB. Arb menegaskan dihadapan para Penegak Hukum, bahwa dalam menegakkan Hukum terhadap pelanggaran HKI, bukan karena di intervesi oleh pihak luar/asing. “kami melakukan sweeping, bekerja sama dengan Polri. Kemenkes, dengan BPOM, melakukan tindakan-tindakan represif. Itu bukan karena kita mengikuti pesanan-pesanan Asing. Tapi kami juga mengatakan, bahwa kami-kami sayang kepada bangsa kami sendiri”, tegas Prof . Ramli.

Ketegasan yang disampaikan oleh Dirjen HKI diatas, merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen HKI  kepada USTR (United States Trade Representative) beberapa waktu lalu di Jakarta. USTR yang selalu mempersoalkan tentang masuknya barang-barang palsu di Indonesia, telah diberikan penjelasan terkait permasalahan  real yang terjadi di Indonesia. ”Kami sangat sering didatangi pihak-pihak asing, dan yang paling rajin adalah USTR (United States Trade Representative). Yang selalu mempersoalkan tentang masuknya barang-barang palsu di Indonesia. Dan kami menyampaikan kepada mereka bahwa, kalau di Indonesia ini kemudian mereka masih menempatkan kita sebagai Priority Watch List (PWL) sampai dengan tahun ini, maka saya mengatakan bahwa soalnya (permasalahannya) tidak hanya ada Indonesia, karena banyak sekali barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia dan itu adalah hasil pembajakan. Jadi Indonesia dapat disebut salah satu negara korban, jadi mereka memahami itu.

Terkait posisi Indonesia yang kembali masuk kedalam Priority Watch List (PWL), tidak mengubah komitmen pemerintah Indonesia untuk terus berupaya mencari solusi terbaik bagi kepentingan bangsa Indonesia. Melalui PERMA  No. 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Peraturan PERMA No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara. Penangguhan sementara dan penetapan sementara merupakan hal baru dalam hukum  acara di Indonesia karena memiliki beberapa hal yang sebelumnya tidak dikenal dalam  asas-asas hukum acara perdata di Indonesia, terutama asas audi et elteram partem (asas mendengar kedua pihak). Penangguhan sementara dan penetapan sementara ini perlu dilakukan secara cepat dan efektif oleh aparat penegak hukum, khususnya bagi pejabat bea cukai di wilayah perbatasan. USTR mengakui kesungguhan Indonesia dalam mengatasi pembajakan yang terjadi di Indonesia.

Saya katakan, “Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Perma-Perma (Peraturan Mahkamah Agung) ini dan kami juga katakan kepada mereka, kalau kemudian kami melakukan tindakan-tindakan di perbatasan, …”, papar Prof Ramli dalam sambutannya (25/11/2013) dalam acara Seminar bagi Penegak Hukum di Jakarta. (Humas DJHKI, November 2013)