PEMPROV SUMATERA SELATAN PEDULI HKI

by

Posted in Merek by Humas DJHKI

Palembang, Klub Sepak Bola Kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan telah resmi menerima sertifikat Merek dengan penamaan “SRIWIJAYA FC”, (27/12/2013).  Penyerahan sertifikat merek “SRIWIJAYA FC” dilakukan secara langsung oleh Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M. kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang juga Pembina Laskar Wong Kito. Tidak hanya kesebelasan Sriwijaya FC yang memperoleh sertifikat Merek, DJHKI juga menyerahkan sertifikat Merek LPKP (Lembaga Pendidikan Keterampilan Perhotelan) sertifikat Hak Cipta Logo Kaos NYENYES dan SMAN 17 Palembang. Untuk kaos Nyenyes sendiri merupakan kaos produksi asli anak-anak kreatif Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dipasarkan diluar Provinsi Sumatera Selatan.

Alex Noerdin menilai pendaftaran Merek Klub Laskar Wong Kito, LPKP, Kaos Nyenyes merupakan hal yang sangat penting  sebagai perlindungan terhadap konsumen. Hal ini juga menandakan bahwa masyarakat dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan telah memandang pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi masyarakat provinsi Sumatera. Kedepan, secara tegas Alex Noerdin meminta kepada jajaran terkait untuk segera menginventaris dan melindungi kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh provinsi Sumatera Selatan.

Selain acara penyerahan sertifikat Merek dan Hak Cipta tersebut, juga diadakan penandatanganan Memorandum of Understanding Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan DJHKI Kemenkumham serta Badan Litbang Kemendikbud RI.

Kegiatan dilanjutkan dengan Seminar Percepatan Perlindungan HKI Sumatera Selatan dan Penguatan Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan di Sumatera Selatan. Dalam seminar tersebut, Bambang Iriana Djajaatmadja selaku narasumber utama menjelaskan bahwa persoalan pembajakan merek dagang ataupun hasil karya cipta seseorang memang sulit dihindari dengan semakin canggihnya teknologi. “Meskipun berulang kali kita melakukan upaya represif kepada pelaku-pelaku pembajakan, namun tetap saja masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran”.

Selain langkah-langkah represif, pihaknya juga menekankan pada aspek persuasif dengan meminta masyarakat untuk tidak lagi mengkonsumsi barang-barang bajakan. “Kuncinya ada pada masyarakatnya sendiri. Kita berharap masyarakat bisa mengerti akan hasil karya orang lain dan menghargainya”, ujar Bambang. (Humas DJHKI, Desember 2013)