Dugaan Kartel Farmasi, Ketua KPPU: RI Bisa Produksi Obat Paten Harga Generik

by
ilustrasi (detik.com)

ilustrasi (detik.com)

Acaciapat.com – Makassar, Terkait timpangnya selisih harga obat paten dan obat generik di dalam negeri, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menganggap Indonesia dapat memproduksi obat paten lalu menjualnya dengan harga generik.

Hal tersebut berguna untuk mensiasati mahalnya obat paten untuk penyakit tertentu, seperti penyakit Kanker, Jantung, Hipertensi dan Diabetes, yang hanya diproduksi oleh 5-7 perusahaan farmasi di tanah air.

“Harga obat paten sangat mahal di Indonesia, jangan-jangan ada koordinasi dalam penetapan harganya, karena tidak aturan penetapan Harga Eceran Tertinggi seperti obat generik, solusinya Indonesia harus mengikuti India, China, dan Thailand, pemerintah kita menggunakan instrumen WTO, melakukan ‘copy-paste’ obat paten yang ada lalu dijual dengan harga generik, demi kepentingan nasional,” ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf dalam seminar Tata Kelola BUMN dan Kepentingan Nasional yang digelar Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, di Hotel Novotel, Makassar, Minggu (29/11/2015).

Syarkawi mencontohkan yang telah dilakukan pemerintah India dengan memproduksi obat-obatan untuk penderita Hepatitis C, yang perbutirnya di India hanya US$ 10, sementara jika obat tersebut dibeli di Amerika Serikat seharga US$ 1 000 per butirnya.

Hal tersebut, lanjut Syarkawi, diperkenankan WTO, sesuai dengan prinsip fleksibilitas terkait hak kekayaan intelektual atau ‘Trade Related Intelectual Property Rights Flexibility’.

Syarkawi menambahkan, pihaknya mensinyalir ada persekongkolan perusahaan farmasi untuk obat-obat paten atau kartel perusahaan farmasi dalam menentukan harga obat paten di dalam negeri.

Pihaknya berencana menyiapkan aturan main tentang penentuan harga obat paten yang harganya tidak boleh dua kali lebih mahal dari harga obat generik. Jika obat generiknya belum ada di Indonesia, maka akan mengacu pada harga obat generik Internasional atau harga obat generik di negara lain.

“Mahalnya obat paten ini berbahaya, selain pasien membayar mahal atas obat yang dibelinya, negara juga bisa dirugikan karena 50% obat yang ditanggung oleh Layanan Kesehatan kita adalah obat paten, bisa bangkrut BPJS, makanya nanti kita akan panggil perusahaan obatnya,” pungkas Syarkawi yang juga Ekonom Unhas ini.

Sumber : Detik.com